Jumat, 09 Oktober 2015

Apakah kita butuh asuransi jiwa?

"Saya masih single, untuk apa saya memiliki asuransi jiwa?”, “Saya belum memiliki tanggungan, jadi buat apa punya asuransi jiwa?” Atau, “Nanti sajalah punya asuransi (http://www.commlife.co.id), lagian saya belum butuh dan masih banyak kebutuhan lain"
Mungkin ucapan di atas pernah Anda dengar atau mungkin pernah Anda ucapkan kepada teman-teman Anda. Memang tidak ada salahnya untuk berpendapat demikian. Namun, perlu Anda ketahui meskipun Anda masih single dan belum memiliki tanggungan, asuransi jiwa seperti asuransi Commonwealth Life (http://www.commlife.co.id) bisa membantu anggota keluarga, misalnya orangtua atau adik/kakak.
Karena asuransi jiwa yang diproyeksikan untuk jangka waktu panjang, sangat disarankan Anda mulai memilikinya sedini mungkin. Mengapa? Karena kita tidak bisa memprediksi kapan risiko atau musibah datang menghampiri. Bisa saja esok atau di masa mendatang kejadian buruk menimpa Anda, misalkan kecelakaan, terdiagnosa menderita penyakit kritis, dll.

Terlebih mengingat biaya rumah sakit yang kian meningkat, asuransi jiwa sangat bermanfaat meringankan beban Anda dan keluarga kelak jika Anda sakit. Selain itu, asuransi jiwa juga menjamin keluarga yang ditinggalkan berupa uang pertanggungan jikalau Anda meninggal.
Nah, salah satu produk asuransi jiwa yang disarankan yaitu perlindungan asuransi kesehatan dengan unit link Commonwealth Life yang akan menjamin kesehatan kita di kemudian hari. Produk ini dikenal dengan nama Investra Link. Apa itu Investra Link? Mengapa Investra Link bisa menjamin kesehatan kita?
Investra Link Commonwealth Life memberikan perlindungan terhadap penyakit yang tidak tersembuhkan, berupa manfaat sebesar 50% dari uang pertanggungan, bila Anda didiagnosa menderita penyakit yang tidak tersembuhkan dan tidak dapat bertahan hidup lebih dari 12 bulan yang dinyatakan dengan bukti medis. Tidak hanya itu, sisa dari uang pertanggungan juga akan diberikan kemudian bila meninggal dunia.

Mengapa produk Investra Link pantas kita percaya?
Investra Link merupakan produk dari Commonwealth Life yang memadukan asuransi jiwa dan investasi secara fleksibel. Jadi, tidak hanya kesehatan kita saja yang terjamin, tetapi kita juga bisa sambil berinvestasi untuk pertumbuhan keuangan. Hal ini sangat berguna mengingat inflasi yang terus meningkat, Investra Link bisa membuat hidup kita lebih terjamin di masa mendatang.
Dengan Investra Link Commonwealth Life, kita bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu proteksi dan investasi. Selain itu, kita juga bisa memilih asuransi tambahan sesuai kebutuhan, di antaranya:
1. Perlindungan terhadap kecelakaan
Perlindungan terhadap kecelakaan ini akan melindungi kita terhadap risiko meninggal, risiko cacat tetap, dan risiko cacat tetap total.

2. Pembebasan premi
Asuransi tambahan berupa pembebasan premi ini sangat berguna bila tertanggung atau pemegang polis menderita cacat tetap total, terdiagnosa penyakit kritis, atau bahkan meninggal dunia.
3. Perlindungan terhadap risiko kesehatan
Perlindungan terhadap risiko kesehatan ini memberikan manfaat berupa santunan rawat inap, ICU, pembedahan, biaya sebelum/sesudah rawat inap dan penggantian medis, bila menjalani perawatan di rumah sakit. Selain itu, asuransi tambahan ini juga sangat berguna bagi kita yang terdiagnosa penyakit kritis.

Bahkan untuk asuransi tambahan COMM Health, kita bisa mendapatkan perlindungan kesehatan hingga usia 75 tahun dengan manfaat komprehensif yang tersedia dalam 7 pilihan fasilitas kelas perawatan dengan beragam keunggulan fasilitas cashless, manfaat perawatan rumah sakit dan Pembedahan yang komprehensif, manfaat Fisioterapi, Perawatan Kanker dan Cuci Darah (Haemodialysis),Fasilitas Deposit Excess Klaim, Manfaat Santunan Meninggal dunia, Fasilitas Evakuasi Medis pada saat keadaan darurat dan Manfaat No Claim Bonus.
Melihat banyaknya manfaat yang bisa Anda dapatkan melalui Investra Link di atas, masihkah Anda ragu memiliki asuransi jiwa?

Perlu kita sadari, kita bisa saja menghindari setiap risiko yang terjadi. Namun, apakah kita akan selamanya menghindari risiko tersebut? Misalkan, agar tidak mengalami kecelakaan di jalan raya, kita memilih untuk diam seharian di rumah atau memilih tidak naik kendaraan. Bisa saja risiko kecelakaan di jalan raya kita hindari, tetapi hidup kita lebih menyedihkan.
Untuk itu, cara yang paling bijaksana adalah dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain yang bersedia menanggung risiko tersebut, yaitu perusahaan asuransi terbaik Commonwealth Life. Selain keuntungan yang telah di sebutkan tadi kita juga akan memiliki tabungan investasi yang menguntungkan. Dengan memiliki asuransi Commonwealth, kita telah mengalihkan risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, perlindungan kesehatan dengan unit link Commonwealth Life yang akan melindungi kita dari sejumlah risiko yang sudah ditentukan sebelumnya. Apakah Anda yakin belum butuh asuransi jiwa selagi muda? Coba Anda pikirkan ulang.



Rabu, 20 Agustus 2014

Aplikasi Perhitungan PPh 21 Tahun 2014

Pusing dalam menghitung PPh Pasal 21, dengan software ini anda bisa melakukannya dengan mudah tanpa harus mengetahui tarif PPh 21 dan PTKP, sekali input gaji masing-masing karyawan sudah langsung jadi perhitungannya.

Disamping itu, software ini sudah terintegrasi dengan e-SPT Masa dan Tahunan (1721), tinggal ekspor database, jrenggggg SPT sudah bisa langsung di print-out.

Software ini sangat simple dan tidak memakan banyak memori, semua orang tanpa dasar pengetahuan perpajakan bisa mengoperasikannya dengan mudah.

Tunggu apalagi, Silakan request dengan mengirimkan email ke kontak saya  hanya dengan harga Rp. 300.000,-

Jasa pembuatan SPT Masa dan SPT Tahunan, Laporan Keuangan

Jasa pembuatan SPT Tahunan dan SPT Masa, Laporan Keuangan

Dear Bapak/Ibu/Sdr.


Anda kesulitan dalam menghitung, membuat atau melaporkan SPT (PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPN) SPT Orang Pribadi, SPT Badan bahkan membuat Laporan Keuangan Fiskal yang terdiri dari Rekonsiliasi Fiskal Laba/Rugi, Neraca, Catatan Laporan Keuangan.
Kami senantiasa siap melayani anda, kapanpun dibutuhkan dengan proses cepat dan harga terjangkau.

Tarif :
SPT Tahunan:
- Untuk Perorangan karyawan (1770SS) Rp 250.000 *
- Untuk Perorangan karyawan yang penghasilan setahun diatas 60 juta (1770S) Rp 500.000 *
- Untuk Usahawan Rp 1.000.000 (Penambahan harga 200.000 untuk pelaporan pph pasal 25 selama 12 bulan)*
- Untuk Perusahaan (1771)Rp 3.000.000
- Laporan Keuangan (Neraca, L/R, Cash Flow)  : Rp. 6.000.000,-

* dapatkan hrg khusus disc 25% untuk 20 klien pertama

Untuk pembuatan SPT Masa (21/26, 23/26, 4(2), PPN) Rp 250.000 per SPT/masa pajak. Pembuatan SPT memakai E-SPT.

Lokasi Jakarta dan sekitarnya.
Diluar daerah tersebut pembuatan SPT bisa dilakukan via email (nanti akan diberitahukan begitu sudah ada kesepakatan)

Nb : Harga bisa berubah tergantung tingkat kesulitan Laporan Keuangan Perusahaan.

Silakan hubungi call/sms :

Whatsapp :  085693527064 / 081222250004
PIN : 5262DB3C
email : benjamin.alzara@gmail.com









follow me on twitter :

Terima Kasih.

Jumat, 13 September 2013

Bagaimana lebih jelasnya PP 46 Tahun 2013?

PP 46 Tahun 2013 - PPh Final 1% dan Pelaporannya

Pembaca setia, tak terasa sudah masuk bulan september saat ini. Adakah yang sudah melaksanakan setoran PPh Final 1%? Di artikel ini saya ingin menambahkan beberapa hal terkait pajak 1% atau pajak UKM berdasarkan surat edaran dari DJP. Bukan hal baru semuanya tetapi bisa bermanfaat bagiwajib pajak di masa-masa transisi ini. Antara lain:
  1. Wajib Pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
  2. Wajib Pajak yang menyetor Pajak Penghasilan yang bersifat final tetapi Surat Setoran Pajaknya tidak mendapat validasi dengan NTPN, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak
    sesuai tempat kegiatan usaha Wajib Pajak terdaftar dengan mengisi baris pada angka 11 formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dengan cara pengisian SPT-nya:
    • Kolom Uraian diisi dengan “Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”;
    • Kolom KAP/KJS diisi dengan “411128/420″.
      Cara Isi SPT PPh 4 (2) untuk lapor PPh Final 1%
  3. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang dipotong dan/atau dipungut oleh pihak lain diatur sebagai berikut:a) Atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendahara pemerintahdengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan:
  • dapat diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan; atau
  • dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
  • dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.b) Atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan, termasuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas import
  • dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau
  • dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.
Demikian semoga bermanfaat :)

Selasa, 16 April 2013

Permintaan Nomor seri faktur pajak diundur sampai dengan 31 Mei 2013

Permintaan Nomor seri faktur pajak diundur sampai dengan 31 Mei 2013

Dengan alasan memberikan kesempatan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, maka Direktorat Jenderal Pajak kembali mengeluakan Peraturan yaitu PER-08/PJ/2013 tertanggal 27 Maret 2013, dimana Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum memperoleh Nomor Seri Faktur Pajak diperkenankan untuk menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 dengan cara melanjutkan Nomor Seri Faktur Pajak sebelumnya.

Dalam PER-08/PJ/2013 ini diatur hal-hal sebagai berikut :
Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 :
  1. Pengusaha Kena Pajak yang telah memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012; dan 
  2. Pengusaha Kena Pajak yang belum memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013. 
  3. Namun demikian, terhadap Pengusaha Kena Pajak (yang dimaksud poin 2) yang telah memperoleh surat pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak wajib menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
  4. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

Prosedur Permintaan Kode Aktivasi, Password dan Nomor Seri Faktur Pajak Mulai 1 April 2013

Prosedur Permintaan Kode Aktivasi, Password dan Nomor Seri Faktur Pajak Mulai 1 April 2013

Sebagaimana kita ketahui, mulai 1 April 2013 Ditjen Pajak memperkenalkan sistem baru penomoran faktur pajak berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22 November 2012 . Berikut ini adalah prosedur dan tatacara penomoran faktur pajak yang harus diketahui Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-52/PJ/2012.
Permohonan Kode Aktivasi dan Password
Hal pertama yang harus dilakukan PKP adalah mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan Kode Aktivasi dan Password yang nantinya digunakan untuk masuk ke sistem pemberian nomor seri faktur pajak.
Pemohonan Kode Aktivasi dan Password bisa diterima atau ditolak. Permohonan PKP diterima dalam hal PKP telah dilakukan registrasi ulang PKP dan hasilnya menyatakan status PKP tetap, atau dibuatkan berita acara pembatalan pencabutan PKP. Permohonan juga bisa diterima bila PKP telah dilakukan veraifikasi dalam rangka pengukuhan PKP dengan kesimpulan menerima permohonan Wajib Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Permohonan ditolak apabila PKP belum diregistrasi ulang/diverifikasi, PKP telah diregistrasi ulang PKP dan kesimpulannya status PKP dicabut, atau PKP telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP dengan kesimpulan menolak permohonan pengukuhan PKP.
Dalam hal permohonan Kode Aktivasi dan Password disetujui, PKP akan menerima:
  • Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi yang diberikan KPP kepada PKP melalui jasa pos tercatat/jasa ekspedisi/kurir ke alamat PKP sesuai dengan data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
  • Password yang diberikan KPP kepada PKP melalui surat elektronik (email).
Dalam hal permohonan ditolak, PKP akan menerima surat Penolakan Pemberian Kode Aktivasi yang dikirimkan oleh KPP melalui pos tercatat/jasa ekspedisi/kurir ke alamat PKP sesuai dengan data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi dan surat Penolakan Pemberian Kode Aktivasi ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak. Surat-surat ini akan dikirimkan oleh KPP dengan menggunakan pos tercatat/jasa ekspedisi/jasa kurir.
Penerbitan Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi dan surat Penolakan Pemberian Kode Aktivasi dilakukan dalam jangka waktu maksimal tiga hai kerja sejak permohonan diterima lengkap.

Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
Apabila PKP sudah mendapatkan Kode Aktivasi (melalui surat) dan Password (melalui email), PKP dapat mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP tempat PKP dikukuhkan
Petugas Khusus yang ditunjuk akan menerima surat permintaan dari PKP. Dalam hal surat permintaan belum diisi lengkap, Petugas meminta kepada PKP untuk melengkapinya. Dalam hal surat permintaan sudah diisi lengkap, Petugas masuk ke sistem pemberian Nomor Seri Faktur Pajak nasional dan menginput data permintaan PKP.
Petugas mempersilahkan PKP untuk menginput Kode Aktivasi dan Password pada sistem secara mandiri. Dalam hal PKP salah menginputkan Kode Aktivasi dan/atau Password, surat permintaan dikembalikan kepada PKP. Dalam hal Kode Aktivasi dan Password yang diinput PKP benar, Petugas melanjutkan ke proses selanjutnya.
Proses berikutnya adalah Petugas menginput masa pajak SPT Masa PPN yang telah dilapor selama 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal permintaan beserta jumlah penerbitan Faktur Pajaknya. Dalam hal PKP belum melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal permintaan diajukan, surat permintaan dikembalikan ke PKP.
Dalam hal PKP sudah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal permintaan diajukan, Petugas mencetak dan memaraf Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak.
Setelah Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan, Petugas menyerahkan langsung Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak ke PKP. Penerbitan Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak ini dilakukan pada hari yang sama sejak permintaan diterima secara lengkap.
Adapun jumlah nomor faktur pajak yang diberikan adalah maksimal 75 nomor seri faktur pajak untuk PKP baru atau PKP yang melaporkan SPT secara manual/hardcopy. Sementara itu, untuk PKP yang melaporkan SPT Masa secara elektronik (e-SPT), maksimal jumlah nomor seri yang dapat diberikan adalah 120% dari jumlah dari jumlah penerbitan Faktur Pajak selama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pengembalian dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak Yang Tidak Digunakan
PKP berkewajiban melaporkan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan. Selanjutnya  KPP akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak kepada PKP, baik mengenai permintaan Nomor Seri Faktur Pajak maupun penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan pelaporan Nomor Seri Faktur Pajak yang Tidak Digunakan oleh PKP.
Ya, pihak KPP akan melakukan kompilasi atas Nomor Seri Faktur Pajak yang telah diberikan kepada PKP dan menyandingkannya dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah dilaporkan oleh PKP melalui SPT dan Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang Tidak Digunakan.
Apabila terdapat ketidakcocokan, nampaknya pihak KPP, melalui Seksi Pengawasan dan Konsultasi dapat langsung melakukan verifikasi.

Kesimpulan
Mulai 1 April 2013, DJP memperkenalkan sistem baru penomoran faktur pajak. Pengusaha Kena Pajak harus memperoleh dulu Kode Aktivasi dan Password yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak.
Dengan sistem ini, PKP akan datang secara periodik ke KPP untuk meminta nomor seri faktur pajak. Kehadiran secara fisik PKP mutlak diperlukan karena Petugas Pajak tidak dapat memberikan nomor seri faktur pajak, kecuali PKP menginputkan kode aktivasi dan password ke dalam sistem pemberian nomor seri faktur pajak.
Sistem ini juga akan membuat bertambahnya pekerjaan di KPP berupa pelayanan pemberian kode aktivasi dan password, pelayanan pemberian nomor seri faktur pajak, dan pengawasan atas nomor seri faktur pajak yang diberikan, nomor seri yang dilaporkan, dan nomor seri yang tidak digunakan.

Sabtu, 19 Januari 2013

Aplikasi Perhitungan PPh 21 Tahun 2013 (PTKP baru)

Pusing dalam menghitung PPh Pasal 21, dengan software ini anda bisa melakukannya dengan mudah tanpa harus mengetahui tarif PPh 21 dan PTKP, sekali input gaji masing-masing karyawan sudah langsung jadi perhitungannya.

Disamping itu, software ini sudah terintegrasi dengan e-SPT Masa dan Tahunan (1721), tinggal ekspor database, jrenggggg SPT sudah bisa langsung di print-out.

Software ini sangat simple dan tidak memakan banyak memori, semua orang tanpa dasar pengetahuan perpajakan bisa mengoperasikannya dengan mudah.

Tunggu apalagi, download segera dengan mengklik Download here 
Untuk menghindari pambajakan file, file tersebut sudah saya proteksi dengan Rar password key untuk membukanya, Silakan request dengan mengirimkan email ke kontak saya  hanya dengan harga Rp. 300.000,-

Jasa konsultasi pajak Jasa konsultasi pembuatan SPT Masa dan SPT Tahunan