Tarif Jasa Konsultasi Pajak Update bulan April 2019

-
Tarif Jasa Konsultasi Pajak 2019 Kisaran Harga Konsultan Pajak Kami menyediakan berbagai layanan termasuk penyusunan laporan keuangan, konsultasi manajemen, administrasi pajak, filing dokumen perpajakan, saran mengenai perpajakan pada perusahaan dan urusan lainnya. Profesionalitas dan prioritas utama kami pada klien, berbasis di Kota Depok, kami siap melayani anda : SPT Tahunan PPH Orang Pribadi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS yaitu berkisar Rp 300.000 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S yaitu berkisar Rp 500.000 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 – Beromzet hingga Rp 1 M yaitu Rp 800.000 – Beromzet hingga Rp 4.8 M yaitu berkisar Rp 1.500.000 – Beromzet hingga Rp 10 M  yaitu berkisar Rp 2.500.000 SPT Tahunan PPh Badan Perusahaan beromzet 0 (Nihil) Rp 500.000 Perusahaan beromzet Rp 100 juta hingga Rp 1 M per tahun yaitu berkisar Rp 1.500.000 Perusahaan beromzet Rp 1 M hingga Rp 4.8 M per tahun yaitu berkisar Rp 2.500.000 Perusahaan beromzet Rp 4.8 M h
Posting Komentar

Rencana Kenaikan PTKP menjadi 2 juta per bulan

-
Rencana pemerintah menaikkan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp 24 juta per tahun tinggal selangkah lagi. Pemerintah hanya perlu meminta izin ke wakil rakyat yang bermarkas di Senayan untuk mendapat restu usulan kenaikan ini.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, pemerintah akan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai masa reses yang berakhir 13 Mei 2012. Itu artinya, paling cepat, mereka bisa bertemu dewan 14 Mei nanti.

Hatta optimistis, DPR bakal menyetujui rencana kenaikan PTKP ini. "Tujuannya kan untuk meringankan masyarakat," katanya kemarin.
Untuk memuluskan rencana ini, Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro bilang, pemerintah tidak perlu merevisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Pasal 7 ayat 3 beleid ini menyebutkan, penyesuian besarnya PTKP cukup ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan (PMK) setelah dikonsultasikan dengan DPR. Sehingga, prosesnya tidak makan waktu lama.

Rencana pemerintah mengegolkan kenaikan PTKP inu tampaknya juga tak akan menemui kendala berarti.
Wakil Ketua Komisi Keuangan (XI) DPR Harry Azhar Azis menyatakan, besaran kenaikan PTKP menjadi Rp 2 juta per bulan masih terlalu rendah. "Kalau Rp 2 juta per bulan hanya sedikit di atas upah minimum regional (UMR)," tegas anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Idealnya, usul Harry, pemerintah mengerek besaran PTKP hingga Rp 60 juta per tahun atau setara dengan Rp 5 juta per bulan. Angka ini sesuai dengan tingkat hidup layak pekerja.
Tapi, Harry mengakui, sulit untuk mendongkrak PTKP hingga Rp 5 juta per bulan. Makanya, ia mengusulkan agar pemerintah menaikkan PTKP minimal menjadi Rp 3 juta per bulan atau Rp 36 juta per tahun. Nantinya, dalam dua hingga tiga tahun mendatang, PTKP bisa terus naik secara bertahap hingga bisa mencapai angka ideal
Rp 5 juta per bulan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengklaim, rencana kenaikan PTKP yang sebelumnya hanya Rp 15,8 juta per tahun bagi pekerja yang belum berkeluarga itu merupakan kado pemerintah untuk buruh pada peringatan Hari Buruh yang jatuh hari ini.

Sumber : http://nasional.kontan.co.id/news/kenaikan-ptkp-tinggal-tunggu-restu-dpr

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tarif Jasa Konsultasi Pajak Update bulan April 2019

-
Tarif Jasa Konsultasi Pajak 2019 Kisaran Harga Konsultan Pajak Kami menyediakan berbagai layanan termasuk penyusunan laporan keuangan, konsultasi manajemen, administrasi pajak, filing dokumen perpajakan, saran mengenai perpajakan pada perusahaan dan urusan lainnya. Profesionalitas dan prioritas utama kami pada klien, berbasis di Kota Depok, kami siap melayani anda : SPT Tahunan PPH Orang Pribadi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS yaitu berkisar Rp 300.000 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S yaitu berkisar Rp 500.000 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 – Beromzet hingga Rp 1 M yaitu Rp 800.000 – Beromzet hingga Rp 4.8 M yaitu berkisar Rp 1.500.000 – Beromzet hingga Rp 10 M  yaitu berkisar Rp 2.500.000 SPT Tahunan PPh Badan Perusahaan beromzet 0 (Nihil) Rp 500.000 Perusahaan beromzet Rp 100 juta hingga Rp 1 M per tahun yaitu berkisar Rp 1.500.000 Perusahaan beromzet Rp 1 M hingga Rp 4.8 M per tahun yaitu berkisar Rp 2.500.000 Perusahaan beromzet Rp 4.8 M h
Baca selengkapnya

PER-25/PJ/2018 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (FORM DGT 2019)

-
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 25/PJ/2018 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 ; bahwa dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan administrasi, memberikan kepastian hukum, dan untuk mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
Baca selengkapnya

Tarif PPh 21 dan PTKP 2012

-
Tarif Pajak Penghasilan Pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tarif Pajak Penghasilan Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan), maka tarif (potongan) pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut. Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp) Tarif Pajak Sampai dengan 50 juta 5% Di atas 50 juta sd 250 juta 15% Di atas 250 juta sd 500 juta 25% Di atas 500 juta 30% Tarif pajak di atas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih yang disetahunkan. PTKP berbeda untuk status pekerja yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, bagi pekerja yang belum kawin, PTKP adalah Rp15.840.000. Bila pekerja kawin, ada penambahan Rp1.320.000 untuk PTKP. Bila pekerja mempunyai anak, ada penambahan PTKP sebesar Rp1.320.000 untuk setiap anak dan hanya berlaku sampai anak yang ketiga. Tidak ada penambahan PTKP untuk
Baca selengkapnya