Tarif Jasa Konsultasi Pajak Update bulan April 2019

-
Tarif Jasa Konsultasi Pajak 2019 Kisaran Harga Konsultan Pajak Kami menyediakan berbagai layanan termasuk penyusunan laporan keuangan, konsultasi manajemen, administrasi pajak, filing dokumen perpajakan, saran mengenai perpajakan pada perusahaan dan urusan lainnya. Profesionalitas dan prioritas utama kami pada klien, berbasis di Kota Depok, kami siap melayani anda : SPT Tahunan PPH Orang Pribadi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS yaitu berkisar Rp 300.000 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S yaitu berkisar Rp 500.000 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 – Beromzet hingga Rp 1 M yaitu Rp 800.000 – Beromzet hingga Rp 4.8 M yaitu berkisar Rp 1.500.000 – Beromzet hingga Rp 10 M  yaitu berkisar Rp 2.500.000 SPT Tahunan PPh Badan Perusahaan beromzet 0 (Nihil) Rp 500.000 Perusahaan beromzet Rp 100 juta hingga Rp 1 M per tahun yaitu berkisar Rp 1.500.000 Perusahaan beromzet Rp 1 M hingga Rp 4.8 M per tahun yaitu berkisar Rp 2.500.000 Perusahaan beromzet Rp 4.8 M h
Posting Komentar

Metode Gross Up PPh 21

-

Gross Up Method PPh 21

Sejalan dengan pengertian gross up itu sendiri, pada dasarnya tujuan perhitungan Pasal 21 dengan metode "gross up" hanya untuk menyamakan jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah tunjungan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.
Secara sederhana "gross up" dapat digambarkan sebagai berikut :
Penghasilan
= Y
Tunjangan Pajak (misalkan)
= 5,000
Total penghasilan bruto
= Y+ 5,000
Pengurang :
a. Biaya jabatan
b. Iuran pensiun
c. Jamsostek
= (xxxxx)
Penghasilan netto
= xxxxxx
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
= (xxxxx)
Penghasilan kena pajak (PKP)
= xxxxxx
Setelah dikenakan Tarif progressive pajak (5%,10% dst),diperoleh PPh Pasal 21 terutang
= 5,000
   Dengan demikian ”gross up” dapat diartikan : jumlah tunjangan pajak sama besar dengan jumlah pajak yang akan terhutang.

Formula/Rumus Gross up PPh Pasal 21
Formula gross up PPh pasal 21 terbagi dalam 5 lapisan rentang PKP, sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan (Tarif Progressive).
Rumus Gross Up (PPh baru) menurut saya :

Lapisan 1 :
Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 1 sd. Rp. 47.500.000
Tunjangan PPh = (PKP setahun - 0) x 5/95 + 0

Lapisan 2 :
Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 47.500.000 sd. Rp. 217.500.000
Tunjangan PPh = (PKP setahun – Rp. 47.500.000) x 15/85 + Rp. 2.500.000

Lapisan 3 :
Untuk Penghasilan Kena Pajak = Rp. 217.500.000 sd. Rp. 405.000.000
Tunjangan PPh = (PKP setahun – Rp. 217.500.000) x 25/75 + Rp. 32.500.000

Lapisan 4 :
Untuk Penghasilan Kena Pajak = di atas Rp. 405000000
Tunjangan PPh = (PKP setahun - Rp. 405.000.000) x 30/70 + Rp. 95.000.000

Aplikasi Formula Gross up dalam Penghitungan Pasal 21
   Jerry, seorang pegawai dengan penghasilan sebesar Rp. 7,000,000 sebulan (take home pay). Status Jerry adalah K/0 (kawin belum memiliki anak). Berapa tunjangan pajak yang harus diberikan, sehingga take home pay yang diberikan tetap Rp. 5,000,000.

Aplikasi rumus gross up (jamsostek ditiadakan agar lebih mudah)
Penghasilan Bruto setahun
= Rp. 84,000,000
Biaya jabatan (setahun)
= Rp.   4.200.000
Penghasilan netto
= Rp. 79.800.000
PTKP
= Rp. 17.160.000
PKP
= Rp. 62.640.000
Tunjangan pajak /PPh pasal 21 terutang (gross up formula lapisan ke II):
Rp. 62.640.000 (–) Rp. 47.500,000 x 15/85 (+) 2,500,000 = Rp. 5.171.765.

Penghitungan Ulang untuk menguji
Penghasilan (sebelum tunjangan pajak)
= Rp. 62,640,000
Tunjangan Pajak
= Rp. , 5,171,765
Total PKP
= Rp. 67,811,765
PPh terhutang (tarif pasal 17)
= Rp.   5.171.765
(dengan rumus shortcut : PKP x 15% -2,500,000)

Susunan Ulang dalam Perhitungan pasal 21 akan menjadi :
Penghasilan setahun
= Rp. 84,000,000
Tunjangan Pajak
= Rp.   5.171.765
Total penghasilan bruto
= Rp. 89,171,765
Biaya jabatan (setahun)
= Rp.   4,200,000
Penghasilan netto
= Rp. 84,971,765
PTKP
= Rp. 17,160,000
PKP
= Rp. 67,811,765
PPh terutang :
5% x Rp. 50,000,000 = Rp. 2,500,000
15% x Rp.17,811,765 = Rp. 2,671.765

Total PPh terutang setahun
= Rp. 7,352,941
PPh terutang sebulan
= Rp.    612,745

   Dari uraian di atas, secara simple dapat dikatakan bahwa tujuan dari gross up di dalam perhitungan pasal 21 adalah untuk mencari tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan pajak yang terutang. Dengan menggunakan rumus ini maka perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai deductible expenses, sehingga dapat mengurangi PPh badan perusahaan yang bersangkutan. Dengan catatan, selama di dukung adanya perjurnalan biaya tunjangan pajak di dalam pembukuan wajib pajak serta juga tercantum dalam slip gaji karyawan.
   Demikian penggunaan rumus gross up serta uraian singkat-nya, penulis berharap dapat bermanfaat. Selamat mencoba.

Komentar

  1. Desi20 November 2012 pukul 04.21

    Thanks artikelnya sangat membantu.

    BalasHapus
  2. Lidya2 Januari 2013 pukul 15.27

    Salam kenal Pak. Infonya bermanfaat. Untuk perubahan penyesuaian besaran PTKP yang berlaku mulai 01 Januari 2013 mohon infonya juga ya Pak. Terima kasih

    BalasHapus
  3. belajar akuntansi3 Januari 2013 pukul 11.17

    Jika seluruhnya ditanggung perusahaan bagaimana pak?

    BalasHapus
  4. Anonim26 Januari 2013 pukul 14.28

    Terima kasih Pak, Bagaimana kalau ada Jamsosteknya Pak.Bagaimana perhitunganngan? seperti Yang ditanggung perusahaan 0.54 % (JKK & JKM) dan yang ditanggung Karyawan 2% (Iuran pensiun)

    Salam,

    Yesi

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tarif Jasa Konsultasi Pajak Update bulan April 2019

-
Tarif Jasa Konsultasi Pajak 2019 Kisaran Harga Konsultan Pajak Kami menyediakan berbagai layanan termasuk penyusunan laporan keuangan, konsultasi manajemen, administrasi pajak, filing dokumen perpajakan, saran mengenai perpajakan pada perusahaan dan urusan lainnya. Profesionalitas dan prioritas utama kami pada klien, berbasis di Kota Depok, kami siap melayani anda : SPT Tahunan PPH Orang Pribadi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS yaitu berkisar Rp 300.000 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S yaitu berkisar Rp 500.000 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 – Beromzet hingga Rp 1 M yaitu Rp 800.000 – Beromzet hingga Rp 4.8 M yaitu berkisar Rp 1.500.000 – Beromzet hingga Rp 10 M  yaitu berkisar Rp 2.500.000 SPT Tahunan PPh Badan Perusahaan beromzet 0 (Nihil) Rp 500.000 Perusahaan beromzet Rp 100 juta hingga Rp 1 M per tahun yaitu berkisar Rp 1.500.000 Perusahaan beromzet Rp 1 M hingga Rp 4.8 M per tahun yaitu berkisar Rp 2.500.000 Perusahaan beromzet Rp 4.8 M h
Baca selengkapnya

PER-25/PJ/2018 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (FORM DGT 2019)

-
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 25/PJ/2018 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 ; bahwa dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan administrasi, memberikan kepastian hukum, dan untuk mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
Baca selengkapnya

Kode MAP dan Jenis Setoran Pajak

-
TABEL MAP / KODE JENIS PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN Kode MAP dan jenis setoran pajak diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) terdiri dari : 1. MAP/Kode Jenis Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21 KODE JENIS SETORAN JENIS SETORAN KETERANGAN 100 Masa PPh Pasal 21 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21.
Baca selengkapnya